I.Pendahuluan
ekonomi antara penduduk desa dan kota sudah memprihatinkan. Bahkan di nesia bagian barat tingkat kesenjangan antara desa dan kota diukur dari tingkat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Produk Domestik Bruto nasional jauh melebihi kawasan Indonesia bagian timur.
Direktur Perkotaan Pedesaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Hayu Parasati, mengungkapkan tingginya kesenjangan di kawasan Indonesia barat tidak terlepas dari pembangunan infrastrukur yang tidak disertai dengan pembangunan desa. Ini menyebabkan aliran modal lebih banyak menuju perkotaan.
“Itulah sebabnya, kenapa tingkat kesenjangan antara kota dan desa banyak di wilayah Indonesia barat mencapai 227 persen (data terakhir 2009),” ujarnya dalam diskusi Masalah-Masalah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Secara Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Senin (19/7). Angka ini lebih tinggi dari kawasan Indonesia timur yang tingkat kesenjangan hanya 171 persen.
II.Pembahasan
2.1 Kesenjangan
Kesenjangan pendapatan masyarakat ke depan bakal makin meningkat akibat terjadinya “decoupling” sektor finansial dan riil. Ada kecenderungan makin melebarnya gap antara kaya-miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.Oleh karena itu, menurutnya, finansial dan sektor riil. semakin kayanya masyarakat berpendapatan ekonomi tinggi didorong oleh kemampuan mereka untuk mengakses sektor finansial yang saat ini berkembang pesat. Sementara masyarakat berpendapatan ekonomi menengah ke bawah kesulitan untuk mengakses sektor serupa. Di sisi lain, katanya, sektor riil yang diharapkan bisa menolong masyarakat ekonomi menengah-bawah masih terkendala ekonomi biaya tinggi.Hayu memperkirakan jumlah penduduk kota pada tahun 2015 akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan desa. Perbandingannya antara 56 persen dan 44 persen. Ironisanya, 80 persen wilayah Indonesia berada di perdesaan.Harus ada upaya untuk mengatasi permasalah ini karena kita dituntut untuk bersaing. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suprayoga Hadi, mengungkapkan sejak adanya pemekaran, jumlah daerah tertinggal kembali meningkat menjadi 183 daerah. Padahal pemerintah telah mengurangi angka daerah tertinggal dari sebelumnya 199 menjadi 149.“Antara tahun 2010 sampai dengan 2014 ini kita targetkan akan ada pengurangan 50 daerah tertinggal dari total 183 itu. Kita juga punya alternatif target positif yakni 70 daerah tertinggal bisa terentaskan,” jelasnya.Upaya itu, kata dia, dengan melakukan pembangunan pedesaan lintas sektor. Bagaimana membangun daya tarik desa dan menyusun standard pelayanan minimum. “Sebagian besar mereka yang tinggal di pedesaan berprofesi sebagai petani. Sedangkan kontribusi sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat rendah, pada 2005 hanya 13 persen dan tahun 2009 meningkat menjadi 14 persen,” paparnya.Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suprayoga Hadi, mengungkapkan sejak adanya pemekaran, jumlah daerah tertinggal kembali meningkat menjadi 183 daerah. Padahal pemerintah telah mengurangi angka daerah tertinggal dari sebelumnya 199 menjadi 149.“Antara tahun 2010 sampai dengan 2014 ini kita targetkan akan ada pengurangan 50 daerah tertinggal dari total 183 itu. Kita juga punya alternatif target positif yakni 70 daerah tertinggal bisa terentaskan,” jelasnya.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
· Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
· Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
· Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
2.3Kesenjangan pada Pendapatan Masyarakat
pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan fiskal-moneter yang bisa mempertemukan antara sektor finansial dan sektor riil. Dia menambahkan, semakin kayanya masyarakat berpendapatan ekonomi tinggi didorong oleh kemampuan mereka untuk mengakses sektor finansial yang saat ini berkembang pesat. Sementara masyarakat berpendapatan ekonomi menengah ke bawah kesulitan untuk mengakses sektor serupa. Di sisi lain, katanya, sektor riil yang diharapkan bisa menolong masyarakat ekonomi menengah-bawah masih terkendala ekonomi biaya tinggi. “Orang kan inginnya dapat penghasilan tinggi. Ketika sektor riil terkendala, sedang finansial menarik karena penghasilan tinggi, ya orang pilih finansial dibanding sektor riil. Tinggal taruh uang di deposito, dapat bunga tinggi,” kata Slamet. Slamet menuturkan, di sektor finansial terdapat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang cenderung terus menanjak. Per 2005 saja, kata dia, pertumbuhan DPK mencapai sekitar Rp75,8 triliun dengan pertumbuhan tahunan di dua tahun selanjutnya senilai 7,88%. Kontributor terbesar DPK, katanya, adalah kelompok rumah tangga, terutama kelompok kaya di perkotaan, dan pemerintahan. Sedangkan kelompok bisnis cenderung hampir tidak ada karena lebih banyak diinvestasikan dalam bentuk surat utang.
Sementara itu, pengamat pasar modal Adler Manurung membenarkan, ke depan kecenderungan kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya-miskin bakal terus melebar. “Yang kaya akan terus bertambah, namun pada saat bersamaan yang miskin juga akan ikut naik,” ujar dia.
Menurut Adler, melebarnya kesenjangan kedua kelompok sosial ekonomi ini lebih diakibatkan oleh belum terarahnya distribusi belanja pemerintah. Ketidakterarahan ini menyebabkan belanja investasi menjadi tersendat. Akibatnya, meski secara nilai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun secara realitas kurang berkualitas. “Pada gilirannya, ini memerlukan optimalisasi belanja pemerintah. Ini akan mampu memberikan suntikan investasi bagi yang lain. Perbaiki itu jalan jalan. Itu akan mendorong rakyat kecil mendapatkan pendapatan. Kalau mereka dapat uang, daya beli mereka akan naik,” ujar dia.Di sisi pasar modal, kata dia, yang banyak menikmati profit adalah para pelaku pasar yang berjumlah sedikit. Sayangnya lagi, tambah dia, para pelaku pasar ini mayoritas kalangan pengusaha asing. Sedangkan Pengamat Ekonomi Raden Pardede mengatakan, agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih bernilai bagi masyarakat, maka pemerintah seharusnya menggenjot investasi terutama di sektor industri manufaktur.
Menurut dia, berkembangnya industri ini akan menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, Raden menilai perlunya pemerintah mendorong pengalihan DPK sektor finansial ke sektor riil. “Sebab kalau dua persen saja dari dana yang ada saat ini diinvestasikan, itu bisa memberikan efek pertambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,7 persen,” ujar dia
2.4 Factor-faktor penyebab kemiskinan
Dalam masalah Suara Yaahowu (yang tidak terbit lagi) no. 4 Tahun 1 September 1996, Juliman Harefa mengutuip Suara Yaahowu edisi perdana (yang penulis tidak miliki) yang merangkum 7 hal penyebab keterbelakangan Nias. Ketujuh hal tersebut adalah: (1) tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah, (2) cara berpikir yang masih tradisional dan konservatif, apatis dan anti hal-hal baru, (3) mentalitas dan etos kerja yang kurang baik, (4) keadaan alam yang kurang mendukung, (5) keterisoliran secara geografis dari pusat, (6) tiadanya potensi atau produk andalan, (7) rendahnya kinerja dan budaya korup aparatur pemerintah daerah.
Faktor-faktor di atas dapat diperdebatkan validitasnya karena sejumlah alasan berikut. Pertama, terlihat hubungan kausal dan sirkuler (berputar-putar) antara beberapa factor. Sebagai contoh, faktor pertama (tingkat pendidikan yang rendah) bisa menjadi penyebab (kausa) dari faktor kedua (cara berpikir tradisional dan konservatif); tetapi bisa juga sebaliknya (ingat kasus: telur-ayam-telur). Menurut hukum kausalitas, sebenarnya kedua factor itu tidak setara: yang satu menyebabkan yang lain, maka kedua faktor itu sebenarnya bisa dan harus direduksi menjadi satu, sementara yang lain hilang. Tetapi proses reduksi tidak mungkin karena adanya sifat sirkuler itu. Dengan demikian, kedua faktor tersebut gugur dengan sendirinya.
Kedua, dan ini lebih serius sifatnya: ada tiga faktor yang merujuk kepada “pengkambinghitaman” alam, yakni faktor (4), (5) dan (6). Hal ini agak mengherankan, sebab berbagai kasus besar sepanjang sejarah dunia menunjukkan hal yang sebaliknya: alam yang sering mengganggu, mengambuk dan tidak bersahabat justru menjadi pemicu dan pendorong lahirnya kreativitas manusia sepanjang zaman, pendorong lahirnya ilmu dan teknologi yang memungkinkan manusia tidak saja berhasil menjinakkan alam tetapi juga menaklukkannya. Dua dari begitu banyak contoh dapat dikemukakan di sini: Jepang yang terletak di daerah gempa (seperti juga Nias) dan miskin sumber daya alamnya dan Australia modern yang lahir dari perjuangan “para orang buangan bangsa Eropa” yang menantang alam “terra incognita” Australia.
Memang, seperti dikemukakan van Peursen dalam bukunya Strategi Kebudayaan (1980), ada tahap kebudayaan yang disebutnya tahap ontologis di mana manusia pasrah pada alam, tahap di mana manusia mencari jawaban ‘seadanya’ dari pertanyaan yang sering mengusik eksistensinya setiap saat. Pada tahap itulah, misalnya, masyarakat meyakini kausalitas antara bunyi gendang, tambur atau kentong yang dipukul dengan menghilangnya gerhana bulan. Hal (baca: tahap) itu masih dialami masyarakat Nias pada tahun 1970an ke bawah, bahkan masih dijumpai di sana sini hingga saat ini. Persoalannya adalah kita, yang bangga disebut kaum “intelektual”, kaum “terdidik” seperti masih berada dalam tahap ontologis itu.
Ketiga, kemiskinan adalah hal yang dapat dikuantifikasi, artinya hal yang dapat (dan mestinya) dinyatakan secara kuantitatif. Kita misalnya mengenal apa yang disebut sebagai pendapatan per kapita yang menjadi ukuran apakah masyarakat di daerah tertentu berada di atas, tepat pada atau di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, faktor-faktor penyebabnya pun mesti dapat dikuantifikasi. Dengan cara ini kita dengan mudah melihat bobot pengaruh dari masing-masing faktor terhadap pokok masalah (kemiskinan). Faktor-faktor yang dikemukakan di atas terlalu sulit (kalau tidak mustahil) untuk dikuantifikasi, sehingga kita tidak akan pernah bisa memunculkan suatu rujukan bersama daripadanya. Dengan demikian, membicarakannya saja sudah akan menggiring kita ke dalam suatu perdebatan yang melingkar-lingkar dan tak berkesudaan.
Keempat, dengan menggugat 5 (yaitu faktor no 1, 2, 4, 5, 6) dari ke 7 faktor yang dikemukakan di atas, rangkuman tersebut menjadi tidak relevan. Namun terlepas dari argumen ini, faktor ke 7 (rendahnya kinerja dan budaya korup aparat pemerintahan di daerah) semestinya tidak dimasukkan menjadi salah satu faktor penyebab keterpurukan. Faktor ke 7 justru seharusnya menjadi asumsi dasar atau prakondisi pembangunan itu sendiri: pembangunan daerah dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah yang bersih, berkinerja tinggi, dan mempunyai visa dan misi yang jelas. Asumsi dasar atau prakondisi ini akan bisa direalisasikan oleh DPRD yang bekerja baik, jujur, berdedikasi tinggi, berwawasan luas, yang akan memilih untuk masyarakat Nias seorang pemimpin yang pada dirinya melekat asumsi dasar tadi.
III. Kesenjangan Ekonomi Semakin Lebar
- - Perekonomian Indonesia pada 2010 tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi Rp 6.422,9 triliun tahun lalu. Namun, pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat.Pengamat ekonomi Yanuar Rizky di Jakarta, Senin (7/2/2011), mengatakan, kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka.ektor industri berorientasi penciptaan nilai tambah penyerap lapangan kerja, yang menjadi salah satu indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi, justru kian melemah.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengumumkan, pertumbuhan ekonomi pada 2010 dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Rp 6.422,9 triliun dan pendapatan per kapita mencapai Rp 27 juta per tahun.Jumlah ini didapat dari membagi Rp 6.422,9 triliun dengan 237,6 juta penduduk Indonesia.Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di negara-negara maju.
Pertumbuhan PDB pun kemudian didukung oleh ekspansi investasi, terutama untuk industri manufaktur yang menciptakan lapangan kerja.Meski demikian, komposisi investasi yang sudah melebihi 30 persen dari PDB telah menunjukkan ada sirkulasi yang bermanfaat bagi perekonomian jangka panjang.Pertumbuhan ekonomi pada 2010 telah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 3,34 juta orang. Dengan demikian, menurut Rusman, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada 2010 mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi 548.000 orang.
”Ini cukup bagus. Penciptaan lapangan kerja paling besar pertama adalah sektor jasa 325.000 orang. Nomor dua industri pengolahan yang mampu menyerap 220.000 orang,” ujarnya.Yanuar Rizky berpendapat, konsumsi penopang pertumbuhan ekonomi baru dikatakan berkualitas apabila mampu mendorong kegiatan produksi yang menyerap lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi kita seperti terpisah dari fungsi produksi.Sektor jasa dari perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 8,7 persen dan menjadi penyumbang terbesar terhadap total pertumbuhan PDB, yakni 1,5 persen.Sumber pertumbuhan PDB terbesar lain adalah angkutan dan industri, masing-masing 1,2 persen.Konsumsi rumah tangga masih menopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 2,7 persen dan investasi 2 persen.Menurut Yanuar, konsumsi rumah tangga yang tinggi tersebut sebagian besar didukung oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Konsumsi nasional pun ternyata gagal mendorong kegiatan produksi karena sebagian besar kebutuhan domestik didapat lewat impor.Yanuar mengutip laporan Asia Wealth Report 2010 yang memaparkan secara rinci ke mana saja distribusi investasi kekayaan orang-orang kaya di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.Kelompok orang kaya Indonesia menyimpan 33 persen aset kekayaan mereka dalam bentuk deposito atau tabungan, real estat (22 persen), saham (19 persen), reksa dana pendapatan tetap (16 persen), dan investasi alternatif, seperti kurs mata uang asing atau komoditas (10 persen).”Jadi, kebanyakan peningkatan pendapatan itu berasal dari deposito dan instrumen finansial lain dan yang menikmati hanya 200.000 pemilik rekening di atas Rp 100 juta, menurut data BPS. Bagaimana bisa berkualitas kalau pertumbuhan lebih rendah dari inflasi (6,96 persen) dan orang yang tumbuh saat ini hanya pemilik modal yang mampu bermain di pasar uang, bukan berproduksi,” ujar Yanuar.
3.1 KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai bijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.
Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.
Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan tervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :
1. Intervensi jangka pendek, berupa :
2. Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan
3. Manajemen lingkungan dan SDA
4. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
5. Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan
6. Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)
1. Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa :
1. Pembangunan/penguatan sektor usaha
2. Kerjsama regional
3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
4. Desentralisasi
5. Pendidikan dan kesehatan
6. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
7. Pembagian tanah pertanian yang merata
V.Kesimpulan .
Supaya tidak terjadi kesenjangan dan kemiskinan penduduk,seharusnya pemerintah lebih menekan kan pada lowongan pekerjaan .Pemerintah harusnya membuat lapangan pekerjaan yang lebih luas . pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan fiskal-moneter yang bisa mempertemukan antara sektor finansial dan sektor riil.
VI.Daftar Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar